Ratusan Buruh & Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Depan Istana Negara

Ratusan orang gabungan buruh dan mahasiswa melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Kamis (20/10/2016.

Mass mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah atas kasus-kasus yang dinilai merugikan rakyat.

Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah agar menindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Mafia pelaku kebakaran hutan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Ini sudah menjadi hal yang transparan diketahui oleh masyarakat. Namun ketika kasus ini sampai ke persidangan, tidak ada yang mau menjadi saksi. Mengapa? Karena masyarakat tak punya banyak uang untuk membela, mengurus hukum, mempertaruhkan keluarganya yang terancam mafia,” kata seorang orator.

Tuntutan kedua adalah menolak reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta. Sebab, pengurukan atau penambahan lahan ini sama sekali tidak memberi efek baik untuk pribumi.

“Mereka hanya ingin mengembalikan hutang yang telah dipakai untuk dana kampanye dengan membuatkan pulau, lantas apa mereka memikirkan tentang rakyat yang tergusur dan tanah suci yang nantinya teruruk,” tuturnya.

Kemudian yang keempat, menolak tax amnesty karena dianggap tidak pro rakyat. “Kita bukan menolak amnesty pajaknya, tapi kalau tax ini berhasil bagaimana peralihannya ke infrastruktur? Kita akan menolak jika hasil dari pengampunan pajak ini tidak pro rakyat,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga meolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba.

“Tau Freeport? Tau emas yang di sana jika dibagikan pada seluruh masyarakat Indonesia per orangnya bisa dapat 10 kg emas? Hanya ada di Indonesia. Tapi sayangnya itu dikuasai asing, akankah kita diam?” teriaknya.

Tuntutan terakhir adalah meminta pencabutan hukum kebiri dan meminta agar menyelesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak. Menurutnya, kebiri bukanlah solusi.

“Melihat masalah kekerasan seksual terhadap anak perlu langkah serius dari pemerintah. langkah dan kebijakan perlu diambil guna menjawab permasalahan secara menyeluruh. Penjatuhan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri bukan merupakan solusi tepat,” katanya. (Kiblat).*